Rakernis Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 33 Provinsi Tahun 2014

Poto1-PKA-des-2014

Rakernis Evalu
asi Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 33 Provinsi dengan Dana Dekonsentrasi Tahun 2014 telah dilaksanakan pada tanggal 1- 2 Desember 2014.  Acara dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. “Ini moment yang tepat untuk Ibu Menteri dapat berdialog langsung dengan peserta rakernis yang berasal dari perwakilan Badan Lingkungan Hidup di 33 provinsi” lapor Dr. Henry Bastaman, MES., Deputi Pembinaan Sarana Teknis  dan Peningkatan Kapasitas-Deputi VII Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Deputi juga menyampaikan dari 33 provinsi, hanya 11 kepala provinsi yang hadir, selebihnya dihadiri oleh para pejabat, staf teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.  Tujuan rakernis yang ke-7 kali ini sejak th. 2008 adalah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dengan dana dekonsentrasi tahun 2014 dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas air sungai, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pemantauan tahun 2015 dan rakernis yang akan diadakan di Kupang-Nusa Tenggara Timur.

Pemantauan yang telah dilakukan hingga saat ini telah mencakup 51 sungai prioritas di 463 titik pantau.  Data yang sudah dihasilkan digunakan untuk penentuan kelas air sungai yang menjadi  rujukan di berbagai sektor terkait untuk dilakukan tindakan.   Selama th. 2008 sampai dengan sekarang kecenderungan kualitas air masih menurun, dengan issue yang masih sama yaitu kegiatan domestik dan rumah tangga, hal ini diketahui dari kadar E.Coli yang selalu bertambah di badan sungai sehingga kualitas air sungai didalam kategori cemar berat berdasarkan PP No. 82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pemantauan kualitas air sungai tidak bisa hanya dikaitkan dengan masalah pencemaran lingkungan, namun berkaitan juga dengan semua kegiatan yang dilakukan disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh sektor-sektor yang terkait, seperti Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan, sehingga kita mengharapkan permasalahan air sungai dan DAS dapat diselesaikan secara bersama-sama.  Hal lain yang disampaikan oleh Deputi VII adalah mengenai data pemantauan kualitas air, hingga saat ini sudah dipergunakan untuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, data tersebut adalah salah satu data primer yang menjadi perhitungan kualitas lingkungan hidup yang sudah dilaporkan, dengan indikator lain kualitas udara dan tutupan hutan.  Jadi harapan kami dengan adanya penggabungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan data yang diperoleh semakin valid dan dapat digunakan sebagai rujukan didalam permasalahn lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam sambutannya Ibu Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa rakernis ini begitu spesifik yaitu pemantauan kualitas air sungai, padahal jika kita lihat dampak pencemaran ditengah-tengah masyarakat begitu luas.  Bicara lingkungan seolah-olah hanya masalah pencemaran dan issue teknis, oleh karena itu sejak dulu issue lingkungan itu belum mendapatkan prioritas, dana, dan dukungan politis yang cukup, karena yang dibicarakan sebatas sungai mana yang tercemar, pabrik apa yang membuat pencemarannya. Kemudian jika kita lihat dari waktu ke waktu persoalan lingkungan ini semakin luas, ketika lingkungan masuk disalah satu dimensi sosial, ekonomi dan masyarakat, maka konflik itu menjadi persoalan lingkungan, kedepannya mari kita berbicara lingkungan hidup dengan cara pandang yang lebih luas, karena dimensinya banyak, demikian himbauan ibu menteri pada sambutannya, dengan harapan setelah kementerian lingkungan digabungkan dengan kehutanan, issue lingkungan menjadi jelas, sangat penting,  saling bersinergi membawa kepentingan itu secara politik maupun prioritas bagi pembangunan nasional.
Ibu Menteri juga menyampaikan jika kita berhadapan dengan masyarakat menyangkut kebijakan pemerintah atau dengan DPRD menyangkut kebijakan di eksekutif maka kita berada dalam satu barisan, kabupaten-provinsi-nasional, demikian juga sebaliknya.  Berbicara lingkungan, yang paling utama diperhatikan adalah unsur manusianya. Misalnya bagaimana masyarakat memposisikan sungai sebagai estetika, rekreasi, kebutuhan dasar dan sebagainya.  Yang paling penting dari penyatuan kedua kementerian ini adalah kita ingin membangun ekonomi dengan memasukkan unsur lingkungan.  Atau dengan bahasa populernya disebut pembangunan berkelanjutan,“sustainable development” artinya kita harus adil terhadap masa yang akan datang, dengan pengertian bahwa akses yang kita miliki sekarang terhadap sumber daya alam harus sama dimiliki oleh generasi yang akan datang, jika tidak sama berarti kita sudah merusak lingkungannya, maka  kita wajib memperbaiki ekosistem tersebut.

Dari acara sambutan dengan Ibu menteri dapat disimpulkan 5 hal sebagai berikut:

  1. Masalah penggabungan adalah penguatan posisi pengelola lingkungan hidup yang tidak hanya lingkungan hidupnya saja, tetapi bagaimana memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial, bagaimana kita menjadikan pembangunan berkelanjutan itu secara lebih berarti dan komplit.
  2. Selama ini kita “lingkungan hidup” terkungkung selalu masalah teknis padahal lingkungan hidup tidak hanya ada di wilayah teknis namun sangat bersinggungan dengan kehidupan manusia, jadi bagaimana kita kedepan menjadikan permasalah lingkungan hidup ini secara kongrit dihadapi oleh kehidupan manusia.
  3. Bagaimana kita mengaitkan permasalahan lingkungan ini dengan sektor lainnya, karena masalah lingkungan juga bersinggungan dengan sektor-sektor yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup itu sendiri
  4. Esistensi kelembagaan ini baik dipusat maupun di provinsi dan kab/kota akan ada koordinasi yang lebih dengan Kementerian dalam negeri, kemudian posisi dari BLH/ Bapedalda dan departemen kehutanan yang lain
  5. Masalah-masalah kehutanan yang akan mulai masuk ke masalah lingkungan

Setelah acara pembukaan, acara dilanjutkan dengan dialog peserta rakernis dengan Ibu Menteri.  Umumnya permasalahan yang disampaikan adalah masalah pencemaran yang terjadi di masing-masing daerah, masalah kurangnya koordinasi dengan stake holder yang terkait dengan masalah lingkungan, masalah penegakan hukum dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan, kurangnya SDM untuk tenaga laboratorium daerah. Serta kurangnya pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.

Tanggapan Ibu Menteri dalam menjawab seluruh permasalahan mengakui bahwa kita memang kurang optimal dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran, saat ini untuk pertambangan, kehutanan, perijinannya dan upaya-upaya pengawasan lainnya kita sudah bersama KPK. Mengenai analisis kepatuhan tidak hanya dilakukan oleh LH namun juga bersama-sama dengan Pemda, Bareskrim, Polisi, tentara, dan LSM.

Hal lain yang disampaikan Ibu menteri adalah Persoalan KLHS ini menjadi penting, hingga saat ini baru sedikit Kabupaten yang melaporkan. Untuk mengevaluasi lingkungan ada 3 KLHS :

  1. EIA(Environment Impact Assesment)
  2. SEA (Strategis Environment Assesment )
  3. LCA (Life Cycle Assesment)

Acara rakernis dilanjutkan dengan beberapa presentasi dari narasumber sebagai berikut:

  1. Evaluasi Pelaksanaan  Pemantauan Kualitas Air 33 Provinsi dan Proposal dan Rencana Kegiatan PKA Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 oleh Kabid Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan Dr. Esrom Hamonangan, M.Eng.
  2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Bp. Dida Gardera
  3. Strategi Pemilihan Laboratorium Dalam Pemantauan Kualitas Air oleh Dra. Susy Lahtiani, Apt, M.Sc.

sumber : http://pusarpedal.menlh.go.id/?p=3502